Bulog Salurkan 2.800 Ton Beras dan 560 Ribu Liter Minyak Goreng di Kalteng, Upaya Redam Inflasi

SUAPIKIR.com, PALANGKA RAYA – Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus mempercepat penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga pasokan serta mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tingginya tekanan inflasi di daerah.

Hingga awal Juni 2026, Bulog Kalteng telah menyalurkan sekitar 2.800 ton beras bantuan pangan dan 560.000 liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai kabupaten dan kota.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan realisasi penyaluran bantuan pangan saat ini telah mendekati 70 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Sampai 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima lebih dari 140 ribu penerima manfaat dari total sasaran sekitar 205 ribu penerima di Kalimantan Tengah,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Menurut Erwin, pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut dapat tersalurkan sebelum akhir Juni 2026.

Ia menjelaskan percepatan distribusi bantuan pangan dilakukan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga beras dan minyak goreng di pasaran.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus menggencarkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran penjualan resmi.

Hingga saat ini, sekitar 2.500 ton beras SPHP telah disalurkan melalui pasar tradisional, kios pangan, kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Program SPHP bertujuan memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Karena itu distribusinya terus kami perluas agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata,” kata Erwin.

Ia menambahkan, stok beras yang saat ini dikuasai Bulog Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, operasi pasar, maupun intervensi pemerintah apabila terjadi gejolak harga di masyarakat.

Menurut Erwin, ketersediaan stok yang memadai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di Kalimantan Tengah.

“Kami memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman dan siap digunakan kapan saja untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional,” ujarnya.

Kalteng Masuk Tiga Besar Inflasi Tertinggi Nasional

Langkah percepatan distribusi pangan tersebut dilakukan di tengah tingginya angka inflasi yang masih membayangi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) Kalimantan Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,56 persen.

Angka tersebut menempatkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Papua Barat yang mencapai 5,94 persen dan Aceh sebesar 5,12 persen.

Posisi tersebut juga menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di wilayah Kalimantan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Kami menyadari pengendalian inflasi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Menurut Linae, pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi intensif bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, Bulog, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara berkala.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga kelancaran distribusi berbagai komoditas yang selama ini menjadi penyumbang inflasi, seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, daging, dan ikan.

Dengan dukungan stok pangan yang dinilai masih aman serta distribusi yang terus diperluas, pemerintah berharap tekanan inflasi dapat dikendalikan sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.