Ekonom UPR: Jalan Rusak di Kalteng Bisa Picu Inflasi dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
SUAPIKIR.com, PALANGKA RAYA – Kerusakan jalan nasional di Kalimantan Tengah dinilai tidak hanya menjadi persoalan infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat hingga memicu tekanan inflasi di daerah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR), Suherman Juhari, mengatakan jalan memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian karena menjadi jalur distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta penghubung aktivitas produksi.
Menurutnya, kerusakan jalan pada jalur strategis seperti Trans Kalimantan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya logistik.
“Kalau jalannya rusak, biaya logistik pasti meningkat karena waktu tempuh lebih lama, konsumsi bahan bakar bertambah, dan risiko kerusakan kendaraan juga naik. Akibatnya distribusi barang menjadi tidak efisien,” ujar Suherman kepada Suapikir.com, Minggu (8/6/2026).
Ia menjelaskan dampak tersebut akan lebih terasa di daerah yang masih bergantung pada pasokan barang dari luar wilayah, termasuk Kabupaten Barito Utara yang sebagian besar kebutuhan masyarakatnya masih didatangkan dari daerah lain.
Suherman menilai kerusakan jalan yang berlangsung dalam waktu lama juga berpotensi memicu inflasi lokal. Sebab, meningkatnya biaya angkut biasanya akan diikuti penyesuaian harga oleh pedagang.
“Kenaikan harga paling mudah terlihat pada kebutuhan pokok, bahan bangunan, BBM, suku cadang kendaraan, dan berbagai komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Bahkan dalam kondisi tertentu, hambatan distribusi bisa menyebabkan kelangkaan sementara yang membuat harga semakin naik,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa dampak ekonomi akibat jalan rusak tidak hanya dirasakan oleh sopir angkutan, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor usaha.
Menurut Suherman, pelaku UMKM dapat mengalami kenaikan biaya bahan baku, pedagang menghadapi margin keuntungan yang semakin kecil, sementara petani dan produsen lokal kesulitan mendistribusikan hasil produksinya ke pasar.
Di sisi lain, masyarakat harus menanggung harga barang yang lebih mahal akibat tingginya biaya distribusi.
“Sopir angkutan juga menanggung biaya tambahan berupa perawatan kendaraan, risiko keterlambatan pengiriman, dan penurunan produktivitas karena waktu kerja habis di perjalanan. Jadi persoalan jalan rusak ini tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memandang perbaikan jalan nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, bukan sekadar proyek fisik semata.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik akan menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan orang, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Untuk daerah seperti Barito Utara dan Kalimantan Tengah secara umum, jalan yang layak merupakan prasyarat penting bagi pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Suherman menilai masih banyaknya ruas jalan rusak hingga tahun 2026 menunjukkan persoalan infrastruktur dasar di daerah belum sepenuhnya terselesaikan.
Padahal, Indonesia tengah menuju target Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.
“Kalau infrastruktur jalan rusak, aktivitas ekonomi dari tingkat produsen hingga konsumen ikut terganggu. Karena itu, perbaikannya harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
