Perkuat Sinergi, Bank Indonesia Optimalkan Penyaluran BSNT di Kalteng
SUAPIKIR.com, PALANGKA RAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di Kalimantan Tengah melalui penguatan koordinasi, literasi sistem pembayaran, dan edukasi kepada pelaksana program.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, di Palangka Raya, Kamis (25/06/2026).
FGD tersebut menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai sekaligus merumuskan langkah strategis agar pelaksanaannya semakin efektif.
Kegiatan ini dihadiri Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, keamanan data pribadi, hingga interoperabilitas sistem antarinstansi.
Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 di Palangka Raya, Jumat (26/06/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 penerima manfaat dan para pelaksana program bantuan sosial. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kapasitas pelaksana sekaligus memperkuat literasi sistem pembayaran digital dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, mengatakan sinergi lintas instansi menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan secara efektif, tepat sasaran, dan transparan.
“Koordinasi yang kuat antarinstansi sangat penting agar setiap tahapan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih baik, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, hingga edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola dan transformasi digital akan terus didorong guna mendukung sistem penyaluran bantuan sosial yang semakin inklusif.
“Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif sehingga penyaluran bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat,” katanya.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah.
