Kebijakan Baru, Penyaluran MBG Dipangkas dan Pembangunan SPPG di Kalteng Dimoratorium

Perbesar

SUAPIKIR.com, PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sejumlah kebijakan baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah.

Kebijakan yang mulai dijalankan setelah pergantian pimpinan BGN tersebut mencakup refocusing anggaran, moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta efisiensi operasional penyaluran program, Jumat (12/06/2026).

Koordinator Wilayah BGN Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi anggaran yang tersedia.

“Refocusing dan moratorium, ini berisi pengaturan yang lebih ketat terkait pembangunan dapur-dapur baru,” ujar Elisa.

Selain membatasi pembangunan dapur baru, BGN juga melakukan efisiensi pada operasional SPPG. Salah satu langkah yang diterapkan adalah pengurangan hari penyaluran MBG.

“Saat ini, waktu penyaluran dipangkas menjadi lima hari kerja, dari yang sebelumnya berjalan selama enam hari kerja atau sampai hari Sabtu,” katanya.

Di tengah penerapan kebijakan tersebut, sempat beredar informasi mengenai penutupan sejumlah SPPG di beberapa daerah di Kalimantan Tengah. Namun, Elisa menegaskan tidak ada penutupan permanen terhadap dapur layanan MBG.

Menurutnya, penghentian operasional yang terjadi hanya bersifat sementara dan berkaitan dengan proses pembenahan fasilitas maupun penerapan sanksi administratif.

“Saat ini ada 14 SPPG yang berstatus skors atau disuspensi. Angka ini sebenarnya sudah menurun dari yang awalnya sempat mencapai 30 hingga 40-an dapur,” ungkapnya.

Elisa menjelaskan, sebagian besar dapur yang disuspensi sedang melakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pabrikasi serta peningkatan sarana pendukung lainnya untuk memenuhi standar higienitas yang ditetapkan BGN.

Pihak BGN memberikan waktu maksimal tiga bulan bagi pengelola SPPG untuk menyelesaikan proses pembenahan. Namun, untuk perbaikan ringan, operasional dapur biasanya dapat kembali berjalan dalam waktu satu hingga dua minggu.

“Namun, untuk perbaikan mayor seperti pemesanan alat IPAL pabrikasi dari Pulau Jawa hingga proses konsultasi pemasangannya, bisa memakan waktu hingga satu atau dua bulan,” jelas Elisa.

BGN memastikan pengawasan terhadap SPPG akan terus diperketat guna menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah.