Masuk Board of Peace, Indonesia Dinilai Hadapi Tantangan Diplomasi Baru

Perbesar

SUAPIKIR.COM, PALANGKA RAYA – Pengamat ekonomi Suherman menyoroti keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Amerika Serikat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta menimbulkan risiko ekonomi dan keamanan di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, Selasa (27/01/2026).

Suherman menilai langkah tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam posisi Indonesia di kancah internasional. Ia khawatir Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara penengah di kawasan, melainkan lebih dekat dengan kepentingan geopolitik salah satu negara besar.

Akademisi ekonomi pembangunan Universitas Palangka Raya itu juga menyoroti proses pengambilan keputusan yang dinilainya minim ruang partisipasi publik. Menurutnya, kebijakan strategis tersebut lahir di tengah situasi politik pasca-pemilu dengan ruang oposisi yang terbatas.

“Kita bisa lihat kondisi Indonesia saat ini hampir tak ada oposisi yang kuat. Hampir tak ada debat publik yang substansial, yang dibahas masih banyak seputaran legalitas ijazah,” ujar Suherman kepada wartawan.

Ia mengatakan kebijakan luar negeri yang berdampak luas semestinya dibahas secara terbuka agar masyarakat memiliki kesempatan memberikan masukan sebelum keputusan ditetapkan.

“Ini bukan ciri demokrasi yang matang. Ini adalah salah satu tanda politik luar negeri tanpa pengawasan publik,” tegasnya.

Dari sisi keamanan, Suherman menilai kedekatan yang lebih erat dengan Washington dapat menempatkan Indonesia dalam pusaran rivalitas geopolitik global. Kawasan Indo-Pasifik yang selama ini menjadi ruang strategis ekonomi dan keamanan dinilai semakin dipengaruhi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurutnya, keputusan berada dalam forum yang diprakarsai Amerika Serikat dapat mengurangi fleksibilitas diplomasi Indonesia dalam menjaga hubungan dengan berbagai negara.

“Kita tidak sedang memperkuat keamanan; kita sedang mengundang risiko geopolitik ke halaman rumah sendiri. Dan ini bukanlah pertanda baik untuk Indonesia,” katanya.

Selain keamanan, Suherman menilai dampak ekonomi menjadi perhatian utama. Meski hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat berpotensi menarik investasi dari negara-negara Barat, ia mengingatkan Tiongkok masih menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

Ia memperkirakan meningkatnya ketegangan geopolitik dapat berdampak pada sektor ekspor, investasi, hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi pemerintah melalui kebijakan diplomasi yang seimbang.

Suherman juga mengingatkan pengalaman awal 2025 ketika Indonesia bergabung dengan BRICS. Saat itu, sejumlah kebijakan perdagangan internasional dinilai sempat memengaruhi hubungan dagang Indonesia dengan negara mitra.

“Diplomasi yang tidak netral pasti akan mahal ongkos ekonominya,” tutup Suherman.