Wilayah Tertua Masih Gelap, Listrik Dusun Hilir Menunggu Kepastian

Perspektif Oleh: Ahmad Dwiki Darmawan

Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Suapikir.com, PALANGKA RAYA – Kemajuan suatu daerah seharusnya tidak hanya diukur dari pidato pembangunan atau banyaknya proyek yang diresmikan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ironisnya, hal itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu kecamatan tertua sejak berdirinya Barito Selatan pada 1959 justru masih menghadapi persoalan mendasar, yakni krisis listrik.

Masyarakat Kelurahan Mengkatip dan sejumlah desa di Dusun Hilir hingga kini belum menikmati listrik selama 24 jam. Aliran listrik hanya tersedia dari sore hingga pagi hari, lalu padam kembali hingga menjelang malam. Kondisi ini tentu memprihatinkan, terlebih di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin cepat.

Masalah ini bukan persoalan baru. Sejak beberapa tahun lalu, berbagai laporan telah menyoroti masih banyaknya desa di Barito Selatan yang belum menikmati layanan listrik secara layak. Data yang pernah disampaikan pemerintah daerah juga menunjukkan puluhan desa di beberapa kecamatan, termasuk Dusun Hilir, belum terjangkau jaringan listrik PLN secara optimal.

Pertanyaan besarnya, mengapa persoalan dasar seperti listrik bisa berlangsung begitu lama tanpa penyelesaian yang jelas?

Padahal, sejumlah infrastruktur pendukung seperti tower listrik disebut sudah dibangun. Namun, hingga kini jaringan kabel belum juga terpasang sehingga listrik 24 jam belum dapat dinikmati masyarakat.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara pembangunan fisik dan penyelesaian teknis di lapangan. Infrastruktur berdiri, tetapi manfaatnya belum dirasakan rakyat.

Kendala utama yang disebut muncul saat ini adalah proses perizinan dari Kementerian Perhubungan terkait penyeberangan jaringan kabel yang melintasi Sungai Barito. Alasan mengenai perizinan penyeberangan kabel itu memang dapat dipahami sebagai kendala administratif.

Namun, masyarakat juga berhak mempertanyakan mengapa proses tersebut berlangsung sangat lama. Jika persoalan izin menjadi penghambat utama, seharusnya ada langkah percepatan dan koordinasi serius antarinstansi, bukan membiarkan masyarakat terus hidup dalam keterbatasan selama bertahun-tahun.

Menurut saya, krisis listrik bukan sekadar persoalan lampu yang padam. Dampaknya jauh lebih besar. Aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas, pelaku usaha kecil kesulitan berkembang, akses pendidikan digital terganggu, dan pelayanan kesehatan ikut terdampak.

Di era modern seperti sekarang, listrik sudah menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi fasilitas tambahan.

Bayangkan bagaimana pelajar harus belajar dalam kondisi listrik terbatas, sementara di daerah lain siswa sudah terbiasa menggunakan internet dan perangkat digital tanpa hambatan. Ketimpangan seperti ini secara perlahan menciptakan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, kondisi ini juga memperlihatkan belum meratanya perhatian pembangunan di daerah. Sering kali pembangunan lebih terfokus pada wilayah yang mudah dijangkau atau memiliki nilai ekonomi tinggi, sementara daerah yang jauh dan sulit akses justru tertinggal.

Akibatnya, masyarakat desa harus terus bersabar menghadapi janji yang berulang setiap tahun.

Padahal, pemerintah daerah dan PLN sebelumnya pernah menyampaikan komitmen untuk memperluas jaringan listrik hingga ke desa-desa. Bahkan, beberapa desa di Barito Selatan telah berhasil menikmati listrik 24 jam melalui pembangunan jaringan baru.

Keberhasilan itu seharusnya menjadi motivasi untuk mempercepat pemerataan, bukan alasan untuk merasa cukup.

Kritik terhadap lambannya penanganan listrik di Dusun Hilir bukan berarti menolak pembangunan yang telah dilakukan. Masyarakat tentu mengapresiasi setiap upaya pemerintah dan PLN dalam membangun infrastruktur.

Akan tetapi, kritik perlu disampaikan agar pembangunan tidak berhenti hanya pada seremoni dan perencanaan. Rakyat membutuhkan hasil nyata yang benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah daerah, PLN, hingga pemerintah pusat perlu duduk bersama mencari solusi yang lebih cepat dan konkret. Jika kendala utama berada pada perizinan, maka penyelesaiannya juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban lambannya birokrasi.

Dusun Hilir adalah bagian penting dari sejarah Barito Selatan. Sangat disayangkan jika wilayah yang memiliki nilai sejarah justru tertinggal dalam pelayanan dasar.

Kemerdekaan dan pembangunan seharusnya menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.

Pada akhirnya, pembangunan yang sesungguhnya bukan tentang banyaknya proyek yang diumumkan. Pembangunan adalah tentang apakah rakyat sudah benar-benar merasakan terang dalam hidup mereka, baik secara harfiah maupun dalam makna kesejahteraan.