Ekonomi Digital dan Masa Depan UMKM Indonesia

Perspektif Oleh: Farisa Damayanti

Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Suapikir.com, PALANGKA RAYA — Dalam satu dekade terakhir, gelombang transformasi digital telah mengubah lanskap perekonomian Indonesia secara fundamental. Kemunculan berbagai platform e-commerce, layanan keuangan digital, hingga aplikasi pengantaran barang dan makanan tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berbelanja, tetapi juga membuka babak baru bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh penjuru Nusantara.

Pertanyaannya kini bukan lagi, “Apakah ekonomi digital akan datang?”, melainkan “Seberapa siap UMKM Indonesia menyambut dan memanfaatkannya?”

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, Indonesia memimpin kawasan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar. Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2024 mencapai USD 90 miliar atau setara sekitar Rp1.400 triliun. Angka ini diproyeksikan terus tumbuh hingga mencapai USD 366 miliar sebagai kontribusi terhadap total ekonomi digital ASEAN pada 2030.

Di sisi lain, sektor e-commerce menjadi kontributor terbesar dengan nilai transaksi menembus Rp512 triliun pada 2024, meningkat 12,77 persen secara tahunan.

Sektor UMKM pada 2026 terus mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen atau setara dengan nilai ekonomi lebih dari Rp9.580 triliun.

Kekuatan ini didorong oleh dominasi unit usaha mikro yang menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional. Posisi tersebut menjadikan UMKM sebagai katup pengaman utama dalam menjaga stabilitas lapangan kerja di Indonesia.

Dukungan finansial dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 7 hingga 9 persen turut memperkuat permodalan sektor ini, meskipun tantangan efisiensi tetap perlu diperhatikan.

Di sisi lain, transformasi digital menjadi kunci akselerasi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) disebut telah membantu UMKM meningkatkan omzet rata-rata sebesar 26 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan RI, sinergi antara kebijakan fiskal dan digitalisasi memastikan UMKM tetap menjadi pilar strategis dalam menopang ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika pasar global pada 2026. Angka-angka ini menegaskan, ketika UMKM tumbuh, Indonesia pun ikut tumbuh.

Namun, paradoks tetap muncul. Meskipun UMKM mendominasi struktur ekonomi nasional, kontribusinya terhadap ekspor masih tergolong rendah. Produktivitas rata-rata pelaku UMKM juga masih jauh dibandingkan skala usaha besar.

Di sinilah ekonomi digital hadir sebagai jembatan emas. Digitalisasi menawarkan akses pasar yang lebih luas, efisiensi operasional, dan kemampuan bersaing yang lebih terbuka bagi pelaku usaha kecil.

Digitalisasi dari Opsi Menjadi Keharusan

Pandemi Covid-19 menjadi titik balik yang mempercepat digitalisasi UMKM. Ketika toko-toko tutup dan mobilitas masyarakat dibatasi, para pelaku usaha dipaksa menemukan cara baru untuk tetap bertahan melalui platform digital.

Manfaat digitalisasi pun mulai terlihat nyata. Studi INDEF menemukan, 88,37 persen pelaku UMKM yang sebelumnya hanya berjualan secara luring mengalami peningkatan omzet rata-rata tahunan setelah melakukan digitalisasi bisnis.

Bahkan, 66,28 persen di antaranya mencatat kenaikan omzet hingga 50 persen. Lebih jauh, 99,40 persen UMKM yang telah menerapkan digitalisasi bisnis sejak awal membuka usaha mengalami peningkatan omzet rata-rata tahunan, dengan 87,50 persen di antaranya meraih kenaikan hingga 50 persen.

Ini bukan sekadar angka. Di balik data tersebut, ada cerita tentang harapan, adaptasi, dan perubahan nyata dalam kehidupan pelaku usaha kecil.

Namun, regulasi tetap perlu mendapat perhatian. Tanpa payung hukum yang berpihak kepada pelaku usaha kecil di era digital, persaingan yang tidak setara antara UMKM lokal dan raksasa platform global berisiko melemahkan potensi usaha kecil.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah hadir sebagai langkah awal. Meski demikian, implementasinya masih perlu terus diperkuat dan diawasi.

Agar ekonomi digital benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif bagi UMKM, diperlukan ekosistem kolaboratif yang melibatkan tiga pilar utama, yakni pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM itu sendiri.

Pemerintah perlu mempercepat perluasan infrastruktur digital ke seluruh wilayah. Di saat yang sama, regulasi harus disederhanakan dan program pelatihan digital perlu diperluas agar semakin banyak pelaku UMKM mampu beradaptasi.

UMKM juga perlu didorong untuk tidak hanya “masuk” ke platform digital, tetapi memanfaatkan teknologi secara lebih mendalam. Digitalisasi bukan sekadar hadir di pasar digital, melainkan juga mengoptimalkan teknologi seperti smart factory, Internet of Things (IoT), sistem pembayaran digital, analitik data, hingga kecerdasan buatan.

Perkembangan ekonomi digital memang merupakan peluang besar bagi UMKM Indonesia. Namun, peluang itu tidak datang secara otomatis. Ia mensyaratkan kesiapan, keseriusan, dan kerja sama dari seluruh pihak.

Dengan potensi nilai ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai USD 366 miliar pada 2030, Indonesia memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk memastikan pertumbuhan tersebut tidak hanya dinikmati korporasi besar.

Pertumbuhan ekonomi digital harus ikut dirasakan pemilik warung, pengrajin, petani, pelaku usaha rumahan, dan pelaku usaha kecil di setiap sudut negeri. Jika itu dapat diwujudkan, ekonomi digital bukan hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga jalan menuju pemerataan kesejahteraan.